Masalah Akses dan Anggaran dalam Pengembangan Layanan Feeder di Semarang
Pengembangan layanan feeder menjadi tantangan besar bagi transportasi massal di Kota Semarang. DPRD mendorong agar layanan ini bisa menjangkau lebih dekat ke permukiman warga. Saat ini, akses menuju koridor utama dinilai belum merata, sehingga perlu peningkatan kualitas dan cakupan layanan.
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, menyatakan bahwa Pemerintah Kota ingin memperluas feeder hingga ke kawasan permukiman. Namun, anggaran yang tersedia masih menjadi kendala. “Untuk membiayai feeder-feeder ini, kita membutuhkan anggaran. Saya mau, betul,” ujarnya saat berbicara di Balaikota, Senin (2/3/2026).
Menurut Agustina, layanan feeder bersifat pelayanan publik dan tidak bisa hanya ditopang dari pendapatan tiket. “Feeder itu kan kecil yang kecil ya, menuju ke bus besar ke sub terminal gitu. Nah ini harus dibiayai oleh pemerintah, karena enggak cukup kalau hanya tiket,” katanya.
Agustina menjelaskan bahwa Pemkot ingin menambah jumlah feeder sejalan dengan harapan DPRD. Namun, ia menegaskan bahwa pengembangan ini tetap harus didasarkan pada kemampuan fiskal daerah. “Ya, doakan saja PAD kita naik banyak ya, sehingga kita memiliki tambahan keleluasaan anggaran untuk bisa feeder-feeder-nya ini ditambahkan. Sementara ini kan baru berapa kan? Kurang banyak, masih banyak angkutan milik warga masyarakat dan itu sudah enggak bisnis lagi. Pasti rugilah. Maka pemerintah harus ambil alih,” tambahnya.
Sebelumnya, DPRD Kota Semarang dalam evaluasi setahun kepemimpinan Agustina–Iswar menilai sektor transportasi massal belum sepenuhnya optimal. Dini, salah satu anggota DPRD, menilai kebijakan tarif gratis Trans Semarang bagi pelajar, mahasiswa, dan lansia sebagai langkah positif untuk mendorong masyarakat beralih ke transportasi massal.
Ia juga menyoroti rencana peremajaan sekitar 130 armada Trans Semarang serta pengoperasian bus listrik sebagai upaya peningkatan kualitas layanan. “Ada bus listrik untuk peningkatan kualitas layanan. Tahun ini mulai beroperasi di Koridor 1. Pemerintah Kota juga memberikan biaya operasional kendaraan yang cukup besar sehingga tahun ini ada 130 armada yang diremajakan di beberapa koridor,” jelas Dini.
Namun, menurutnya, tantangan berikutnya adalah memperluas akses layanan. DPRD mendorong pengembangan sistem feeder agar transportasi massal dapat menjangkau kawasan permukiman. “PR berikutnya adalah bagaimana transportasi massal tidak hanya murah, tetapi juga mudah diakses dan berkualitas. Prinsip idealnya, sekitar 500 meter dari rumah masyarakat sudah bisa mengakses transportasi umum,” lanjutnya.
Dini juga menekankan pentingnya reformasi manajemen transportasi sesuai amanat Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, yaitu pemisahan antara operator dan regulator agar layanan lebih profesional dan akuntabel. “Hal yang perlu diperhatikan adalah manajemen transportasi massal secara keseluruhan. Dalam Perda Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, diamanahkan bahwa operator dan regulator harus dipisah,” ungkapnya.
