Wali Kota Tarakan Dorong Perbankan Bantu UMKM dalam Sertifikasi Halal
Wali Kota Tarakan, Khairul, menyampaikan dukungan penuh terhadap Bank Indonesia dan jajaran perbankan untuk ikut serta dalam membantu pembiayaan sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Tarakan. Pernyataan ini disampaikannya saat menghadiri Festival Ramadan dan Road to Khasafa 2026 yang digelar oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara (KPwBI Kaltara), pada Minggu (1/3/2026).
Khairul mengapresiasi KPwBI Kaltara atas konsistensi kegiatan ini yang dilakukan setiap tahun. Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Kalimantan Utara, khususnya di Kota Tarakan.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang terus berinovasi meningkatkan minat berzakat, berinfak, dan berwakaf.
Menurut Khairul, Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia seharusnya mampu menjadi pemain utama dalam ekonomi syariah global. Ia menjelaskan bahwa meskipun jumlah penduduk Muslim Indonesia sangat besar, dalam ekspor produk halal, Indonesia masih berada di urutan ketiga. Bahkan, China dan Brazil juga masuk dalam jajaran negara pengekspor produk halal.
Karena itu, ia menilai langkah Bank Indonesia dan seluruh stakeholder terkait sudah tepat untuk terus mendorong penguatan ekosistem ekonomi syariah.
Biaya Sertifikasi Halal Jadi Tantangan
Meski demikian, Khairul menyoroti masih ada persoalan mendasar bagi pelaku UMKM, yakni biaya sertifikasi halal. Ia secara terbuka menyebut biaya sertifikasi halal menjadi beban tersendiri bagi UMKM.
“Salah satu syarat untuk masuk ke pasar yang lebih luas tentu sertifikasi halal. Nah ini yang masih menjadi kendala kita sekarang, karena untuk mendapatkan sertifikasi ini kan harus pakai duit,” ujarnya.
“Biasanya kalau memulai usaha, UMKM ini tak punya duit. Siapa tahu Pak Kepala Bank bisa nyetak duit agak banyak-banyak untuk mereka ini,” seloroh Khairul yang disambut tawa hadirin.
Khairul menjelaskan bahwa Pemkot Tarakan setiap tahun mengalokasikan anggaran untuk membantu UMKM mengurus sertifikasi halal. Namun jumlahnya sangat terbatas. “Kami setiap tahun menyiapkan, tapi tidak banyak. Biasanya hanya 5 sampai 6 UMKM yang bisa kita bantu. Tidak banyak,” ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah terus mendorong UMKM agar produknya masuk ke pasar modern seperti Indomaret, Alfamart, dan jaringan ritel lainnya. Bahkan, Pemkot Tarakan mensyaratkan agar sekitar 30 persen produk yang dijual di ritel modern merupakan produk UMKM lokal.
“Ruangnya sudah kita buatkan, regulasinya kita buatkan. Tapi syarat dari ritel juga jelas. Pertama harus punya IRTP, itu kita yang terbitkan. Kedua harus punya sertifikasi halal. Nah ini yang jadi persoalan,” katanya.
IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) dapat difasilitasi pemerintah daerah. Namun sertifikasi halal harus melalui lembaga resmi dan berbayar. Ia menyebut, untuk mengurus sertifikasi halal, pelaku UMKM bisa mengeluarkan biaya hingga Rp3 juta, termasuk uji laboratorium dan proses administrasi lainnya.
“Dari tadi mungkin mereka penghasilannya untuk cari Rp 1 juta sampai Rp 2 juta saja susah. Untuk sertifikasi halal ini paling tidak dulu sampai Rp 3 jutaan. Karena harus periksa lab dan lain-lain,” jelasnya.
Dukungan CSR dari BUMN dan Perbankan
Khairul berharap ada skema bantuan melalui Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan BUMN, perbankan, maupun lembaga keuangan lainnya. “Mungkin ini bagian yang perlu dipikirkan. Ada CSR dari perusahaan BUMN, dari BI, dari perbankan yang ada di sini. Kita dorong UMKM kita ini bersama-sama dengan pemerintah daerah,” katanya.
Ia mengakui anggaran daerah harus dibagi untuk berbagai sektor, sehingga tak bisa sepenuhnya menopang pembiayaan sertifikasi halal. “Kalau Bapak-Ibu kita mendorong mereka ini tidak bisa dengan teori saja. Harus ada dukungan nyata,” tegasnya.
Menurutnya, sertifikasi halal bukan sekadar formalitas, melainkan jaminan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat. “Supaya makanan yang sampai ke mulut masyarakat kita ini terjamin dari aspek kesehatan dan terjamin juga dari aspek kehalalannya. Dalam bahasa agama itu halal dan toyyiban. Toyyiban itu dari sisi kesehatan melalui IRTP, halalnya melalui sertifikasi halal,” paparnya.
Pentingnya Literasi Digital
Selain sertifikasi halal, Khairul juga menekankan pentingnya literasi digital bagi UMKM agar mampu memperluas pasar hingga ke luar daerah bahkan mancanegara. “Sertifikasi halal menurut saya bagian penting yang harus kita dorong. Termasuk juga literasi digital dan ekonomi syariah ini,” katanya.
Ia berharap Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dapat menjadi peringkat pertama dalam ekonomi syariah global, termasuk dalam ekspor produk halal. “Mudah-mudahan kita bisa melihat Indonesia sebagai negara Muslim terbesar menjadi peringkat pertama dalam ekonomi syariah di dunia,” ucapnya optimistis.
Khairul menyemangati para pelaku UMKM agar terus berjuang dan segera mengurus sertifikasi halal demi memperluas pasar usaha mereka. “Saya doakan Bapak-Ibu semua cepat mengurus sertifikasi halal ini,” ucapnya.
