Peran Perempuan dalam Pembangunan dan Perlindungan
Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, menekankan pentingnya penguatan kepemimpinan perempuan sebagai langkah strategis untuk mewujudkan ekonomi berkeadilan dan Indonesia yang bebas dari kekerasan. Pernyataan ini disampaikan saat ia menghadiri perayaan HUT ke-80 Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI) di Jakarta, Jumat (27/2/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Veronica Tan menyampaikan apresiasinya terhadap peran organisasi masyarakat perempuan yang konsisten dalam memberikan layanan sosial, memperkuat keluarga, serta mengembangkan kaderisasi kepemimpinan lintas generasi.
Apresiasi terhadap 8 dekade kontribusi PWKI
Wamen PPPA menilai kiprah PWKI selama delapan dekade menjadi bukti nyata kontribusi perempuan dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Ia menyampaikan rasa apresiasinya terhadap 8 dekade kontribusi PWKI dalam pelayanan sosial, penguatan keluarga, pemulihan trauma, serta kaderisasi kepemimpinan perempuan lintas generasi.
“Perempuan tidak boleh lagi menunggu dan harus mengambil langkah strategis untuk memimpin, mendorong ekonomi berkeadilan, serta mewujudkan Indonesia tanpa kekerasan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kebijakan pemerintah hanya akan efektif jika didukung oleh kolaborasi gerakan masyarakat, termasuk PWKI, sebagai penggerak literasi hukum, inkubator UMKM perempuan berbasis komunitas, penyedia ruang aman bagi korban, serta mitra strategis pemerintah dalam upaya pencegahan kekerasan.
Kekerasan terhadap perempuan masih jadi darurat sosial
Wamen PPPA juga memaparkan data terkini dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 yang menunjukkan populasi perempuan mencapai sekitar 49,5 persen dari total penduduk Indonesia, sementara penduduk usia produktif (15–64 tahun) mencapai 69 persen. Namun, hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024 mencatat 1 dari 4 perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual sepanjang hidupnya.
“Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan kondisi darurat sosial sekaligus pelanggaran hak asasi manusia. Banyak perempuan enggan melapor akibat ketergantungan ekonomi, tekanan budaya, rasa takut kehilangan penghidupan, serta keterbatasan akses layanan,” tambah Wamen PPPA.
Ia menekankan bahwa penanganan kekerasan harus menyentuh akar persoalan, yaitu ketimpangan relasi kuasa, ketergantungan ekonomi, serta norma sosial yang membatasi keberanian korban untuk mencari pertolongan.
Penguatan ekonomi perempuan sebagai strategi perlindungan nasional
Melalui inisiatif Ruang Bersama Indonesia (RBI), Kemen PPPA mendorong terciptanya ruang kolaboratif ramah perempuan dan anak di tingkat desa dan kelurahan. Dalam ruang tersebut, perempuan didorong tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pengambil keputusan dan penggerak transformasi ekonomi komunitas.
“Penguatan ekonomi perempuan adalah strategi pencegahan kekerasan. Ketika perempuan memiliki akses terhadap modal, kepemilikan aset, literasi keuangan, dan jejaring usaha, mereka tidak mudah terjebak dalam relasi yang merugikan atau berbahaya. Agenda ekonomi perempuan bukan sekadar program tambahan, melainkan strategi perlindungan nasional,” kata dia.
Melalui momentum peringatan HUT ke-80 PWKI, Kemen PPPA menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan organisasi masyarakat, komunitas, dan seluruh pemangku kepentingan. Sinergi tersebut diharapkan dapat mempercepat terwujudnya lingkungan yang aman, adil, dan inklusif bagi perempuan dan anak di seluruh Indonesia.
