Warga Nyunyai, Bandar Lampung Mengeluhkan Banjir Meski Hujan Tidak Lama
Warga di kawasan Nyunyai, Rajabasa, Bandar Lampung mengeluhkan banjir yang terjadi meskipun hujan hanya berlangsung singkat. Keluhan ini disampaikan saat kegiatan reses anggota DPRD Lampung, Andika Wibawa Sepulau Raya, pada Minggu (1/3/2026). Dalam acara tersebut, warga berdialog langsung dengan anggota Komisi V DPRD Lampung untuk menyampaikan berbagai permasalahan yang mereka hadapi.
Salah satu warga, Rohaya, mengungkapkan bahwa banjir sering terjadi di daerahnya meskipun hujan tidak berlangsung lama. Ia menyebut saluran air yang sempit dan mampet sebagai penyebab utamanya.
“Mayoritas daerah Nyunyai ini banjir, hujan sebentar sudah banjir. Kami tidak tahu apa penyebabnya, yang jelas saluran air sangat kecil dan mampet,” kata Rohaya.
Menanggapi keluhan tersebut, Andika mengajak warga untuk kembali membangkitkan semangat gotong royong. Ia juga menegaskan bahwa aspirasi warga akan diteruskan kepada pemerintah kota dan provinsi.
“Mari kita semangat lagi bergotong royong, pak RT harus aktif menghidupkan gotong royong. Persoalan ini akan kami catat dan kami sampaikan ke pemerintah,” ujar Andika.
Masalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP 22 Rajabasa
Selain masalah banjir, warga juga menyampaikan keluhan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diberikan kepada siswa selama bulan puasa. Seorang warga, Apri, menyebut menu yang diterima anaknya di SMP 22 Rajabasa dinilai sangat minim.
“Bukan tidak bersyukur, tapi menu MBG yang diterima hanya kurma dua buah, jagung rebus sepotong, kacang sembilan biji. Besoknya paling diganti ayam seukuran jempol,” keluhnya.
Menurut Apri, dapur MBG berada di Gang Cengkeh, Rajabasa, sehingga membuat proses distribusi makanan menjadi tidak efisien.
Kader Posyandu Mengeluh Insentif Tak Rutin
Keluhan lain datang dari seorang kader posyandu yang enggan disebutkan namanya. Ia mengungkapkan bahwa kader balita tidak pernah menerima insentif secara layak, meskipun mereka tetap dituntut memberikan pelayanan maksimal.
“Kami dituntut memberi pelayanan terbaik untuk balita, tapi insentif tidak jelas. Honor hanya sekitar Rp500 ribu dan tidak dibayarkan rutin setiap bulan. Bantuan makanan tambahan juga tidak ada, sehingga kami sering iuran sendiri untuk menyediakan kacang hijau dan lainnya,” ujarnya.
Di wilayah tersebut, terdapat tujuh posyandu yang masih menghadapi keterbatasan fasilitas dan dukungan operasional.
Tanggapan DPRD Lampung
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Andika memastikan seluruh aspirasi warga akan ditindaklanjuti. Ia menyebut Komisi V DPRD Lampung akan memanggil Dinas Kesehatan Provinsi untuk membahas persoalan tersebut, sekaligus mendorong pemerintah kota memperhatikan kesejahteraan masyarakat.
“Nanti kami sampaikan aspirasinya. Kami berharap pemerintah kota dapat mengurus ini dan memperhatikan kesejahteraan rakyat. Soal insentif kader, melalui Komisi V kami akan panggil dinas terkait agar bisa segera ditindaklanjuti,” pungkasnya.
