Penolakan Zimbabwe terhadap Bantuan Kesehatan AS
Zimbabwe mengambil keputusan untuk menolak dana bantuan kesehatan sebesar 350 juta dolar AS (sekitar Rp5,8 triliun) dari Amerika Serikat (AS). Keputusan ini diambil karena adanya ancaman intervensi dan masalah kedaulatan negara. Penolakan ini menjadi akhir dari negosiasi antara AS dan Zimbabwe mengenai America First Global Health Strategy, sebuah program yang bertujuan untuk memperkenalkan mekanisme baru dalam mendukung kesehatan Afrika di masa depan.
Sebelumnya, AS sudah memasukkan Zimbabwe dalam pembatasan perjalanan. Langkah ini menyusul perluasan kebijakan imigrasi di bawah pemerintahan Presiden AS, Donald Trump. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara kedua negara semakin memburuk.
Alasan Penolakan: Akses Data Kesehatan Warga
Salah satu alasan utama penolakan Zimbabwe adalah permintaan AS untuk akses jangka panjang kepada data kesehatan warganya. Pihak Harare menyebut bahwa permintaan ini sangat sensitif dan tidak dapat diterima. Mereka menilai bahwa akses data tersebut akan merusak kedaulatan dan kemerdekaan negara.
“Tolong anjurkan Presiden Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa agar tidak melanjutkan negosiasi dengan AS. Sebab persetujuan itu merusak kedaulatan dan kemerdekaan Zimbabwe sebagai negara,” ujar sumber yang dikutip dari Business Insider Africa, Rabu (25/2/2026).
Selain itu, Zimbabwe menganggap tindakan ini bertentangan dengan komitmen multilateralisme. Terutama setelah AS menjauhkan diri dari dan memilih keluar dari World Health Organization (WHO), yang dianggap sebagai langkah yang tidak sesuai dengan prinsip kerja sama global.
Ancaman Masalah Kesehatan di Zimbabwe
Dilansir dari Tuko News, Zimbabwe sangat rentan terhadap masalah kesehatan akibat maraknya penularan virus HIV. Pembatalan perjanjian dengan AS ini akan membuat Zimbabwe kehilangan bantuan dalam menanggulangi penyebaran HIV dan program gizi lainnya.
Selain itu, negosiasi antara AS dan Zimbabwe soal dana bantuan kesehatan ini juga memunculkan isu mengenai mineral langka. Ada kemungkinan bahwa AS meminta akses ke mineral langka penting dari Zimbabwe, seperti lithium dan logam langka lainnya.
Penangguhan Ekspor Mineral Mentah dan Lithium
Pada hari yang sama, Zimbabwe menangguhkan seluruh ekspor mineral mentah dan konsentrat lithium hingga waktu yang belum ditentukan. Keputusan ini diambil karena adanya dugaan pelanggaran dan kebocoran dalam sistem ekspor.
“Pemerintah berharap kerja sama industri pertambangan terkait kebijakan yang mengutamakan kepentingan nasional. Pemerintah tetap berkomitmen pada hilirisasi dan mengikuti aturan resmi dari ekspor mineral asal Zimbabwe,” kata sumber yang dikutip dari CNBC.
Mayoritas dari ekspor mineral Zimbabwe mengalir ke China untuk bahan baku pembuatan baterai. Dengan penangguhan ini, Zimbabwe berusaha untuk lebih mengontrol sumber daya alamnya dan memastikan bahwa ekspor dilakukan secara lebih transparan dan berkelanjutan.
Perluasan Masa Jabatan Presiden
Presiden Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, telah merencanakan untuk memperpanjang masa jabatan presiden hingga 7 tahun. Keputusan ini diambil untuk memastikan stabilitas politik dan pengembangan ekonomi negara.
Dukungan terhadap Penyitaan Lahan Petani Kulit Putih
Mnangagwa juga memberikan dukungan terhadap penyitaan paksa lahan petani kulit putih. Langkah ini dianggap sebagai upaya untuk mengembalikan tanah-tanah yang dikuasai oleh penduduk kulit putih ke tangan masyarakat lokal.
Proyek Industri Besar di Zimbabwe
Orang terkaya Afrika, Robert Mugabe, membangun industri besar di Zimbabwe senilai Rp16 triliun. Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.
