Gubernur Sulsel Tekankan Penetapan UMP Harus Patuh Regulasi dan Data Resmi

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR, – Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menegaskan bahwa proses penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis dari pemerintah pusat. Penegasan ini disampaikannya dalam acara Temu dan Silaturahmi Gubernur Sulsel Bersama Dewan Pengupahan, LKS Tripartit, Perangkat Daerah, dan Serikat Pekerja/Buruh di Makassar, Jumat.

Sudirman menekankan bahwa data statistik resmi menjadi landasan penting dalam proses penghitungan dan penyusunan rekomendasi upah minimum. Ia mengajak seluruh unsur yang hadir untuk menjaga dialog terbuka dan saling menghormati demi mencapai kesepakatan yang adil.

Dialog Berdasarkan Data

Gubernur berharap agar Serikat Pekerja/Serikat Buruh menyampaikan aspirasi berdasarkan data dan argumentasi yang terukur. Di sisi lain, para pengusaha diharapkan dapat menyampaikan kondisi usaha secara transparan, termasuk tantangan biaya, produktivitas, dan kemampuan perusahaan masing-masing.