RUU Perampasan Aset: DPR Pangkas 13 Kriteria Jadi 6 Tindak Pidana

DPR RI bersama pemerintah menyepakati pembatasan jenis tindak pidana di luar korupsi yang dapat menjadi sasaran perampasan aset dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Dari sebelumnya 13 kriteria, kini ruang lingkupnya dipersempit menjadi enam jenis tindak pidana.

Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, mengatakan pembatasan tersebut diperlukan agar penerapan aturan perampasan aset tidak terlalu luas dan berpotensi disalahgunakan aparat penegak hukum.

Ia menjelaskan, pada tahap awal pembahasan, DPR memasukkan berbagai tindak pidana di luar korupsi, termasuk kejahatan di bidang perpajakan, perbankan, perasuransian, kehutanan, pertambangan, dan lingkungan hidup.

Namun, cakupan tersebut dinilai terlalu luas sehingga memunculkan kekhawatiran bahwa ketentuan perampasan aset dapat menyasar masyarakat sipil.