DPR Usulkan Dana Khusus Daerah Kepulauan Lewat RUU untuk Atasi Ketimpangan

REPUBLIKA.CO.ID, AMBON, – Anggota Komisi III DPR RI Mercy Chriesty Barends mengusulkan pengaturan dana khusus bagi daerah kepulauan melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan. Usulan ini bertujuan untuk mengatasi ketimpangan pembangunan dan keterbatasan pendanaan yang selama ini dialami wilayah berciri kepulauan, termasuk Maluku.

"Yang menjadi kekhususan pertama adalah karakteristik geografisnya. Luas laut lebih besar dari luas darat, kemudian kendala geografis yang begitu rumit, pulau-pulau yang jumlahnya ribuan, serta tantangan konektivitas," kata Mercy melalui keterangan tertulis yang diterima di Ambon, Senin (9/11).

Ia menjelaskan, RUU tersebut dirancang menggunakan pendekatan lex specialis atau pengaturan hukum khusus. Pendekatan ini mempertimbangkan karakteristik geografis, tantangan konektivitas, keterbatasan infrastruktur, serta kebutuhan pelayanan dasar masyarakat kepulauan.